Menurut laporan Viva, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan penilaian dampak hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang disebut mencakup sebagian kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada Selasa (17/11/2026).
Rieke menilai kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja belum cukup untuk memastikan kewajiban HAM telah terpenuhi. Ia meminta proses penetapan WUP ditelusuri, termasuk pihak yang memperoleh manfaat serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Rieke meminta dukungan Komisi XIII DPR RI agar pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap awal perencanaan.
Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan bahwa pemindahan badak jawa harus dilakukan secara terukur. Pigai menyatakan satwa tersebut belum tentu dapat beradaptasi dan berkembang biak di habitat baru.
0 Komentar