Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP) di Bali, Selasa, 17 November 2026.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mempersiapkan serta melaksanakan PPP.
Kerja sama ini mengatur pertukaran data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan kedua lembaga sebelum program diselenggarakan. Program yang diselenggarakan oleh LPS tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.
PPP bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
0 Komentar