Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon masuk dalam kategori penyelenggaraan dana pensiun, sebagaimana dilaporkan IDN Times. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengelola dana jangka panjang.
Dorongan ini disampaikan menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid tersebut mengatur kewajiban perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada lembaga khusus yang nantinya ditunjuk pemerintah melalui peraturan pemerintah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, dana cadangan pesangon merupakan dana yang disisihkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja. OJK memperkirakan dana cadangan pesangon perusahaan yang berpotensi masuk ke industri dana pensiun mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun.
Ogi menyebut langkah ini penting untuk memperbesar aset industri dana pensiun nasional guna mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, yakni aset dana pensiun mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. OJK kini terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar regulasi berjalan efektif.
0 Komentar