Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong penguatan pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter melalui koordinasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait.
PB IDI menyatakan akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat dan apotek masih kerap terjadi. Praktik penjualan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan tata kelola kefarmasian, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Sesuai peraturan perundang-undangan, pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.
Selain pengawasan distribusi, PB IDI menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba, yakni kondisi ketika mikroorganisme, termasuk bakteri, tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif mengatasi infeksi.
0 Komentar