Menurut Suara Surabaya, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Mabes Polri, Selasa (17/11/2026). Eko dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, namun ia menyatakan banding atas putusan tersebut.
Sidang maraton itu berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Mengutip IDN Times, Kompolnas menilai persidangan berjalan sesuai aturan, sementara Komisioner Kompolnas Khoirul Anam mengungkapkan Eko sempat menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf.
Detik melaporkan bahwa Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Metro TV mengutip Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa persidangan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta pemufakatan akses ilegal.
Republika mencatat bahwa pada pekan sebelumnya, sidang etik kasus penyadapan dilakukan terhadap Irjen ASN.
0 Komentar