Koran Jakarta melaporkan, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha. Dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, Polri baru menggelar sidang etik untuk tersangka EHS.
Mabes Polri telah menjadwalkan sidang etik terhadap mantan Kapolri tersebut pada pekan depan. Isir memastikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik itu akan menjalani sidang etik pekan depan.
Sementara itu, Mabes Polri belum bisa menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi. Jenderal bintang dua yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal tersebut masih menjalani perawatan karena sakit. Isir mengatakan kondisi kesehatan Slamet menjadi pertimbangan untuk tidak memaksakan pelaksanaan sidang etik.
0 Komentar