Menurut laporan ANTARA Sumatera Barat, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, mengungkapkan bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian telah berlangsung sejak sebelum 2018. Pernyataan itu disampaikan terdakwa Silmy Karim seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut membantah terlibat maupun memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal warga negara asing. Silmy mengeklaim telah menghentikan pungutan liar dalam layanan keimigrasian setelah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023, serta menyebut dirinya dikriminalisasi.
Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan praktik pungutan tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan. Jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dengan dugaan penerimaan sebesar Rp1,2 miliar, serta menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
0 Komentar