Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah belum dapat memastikan pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon (DCP) pekerja karena masih menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sementara CNN Indonesia melaporkan aturan itu memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana tersebut.
Yassierli membantah kabar di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, besaran dana, maupun mekanisme penyimpanannya.
Ketentuan DCP dalam undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian pembayaran pesangon saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam laporan CNN Indonesia, ayat (6) mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana ayat (1), berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Menurut Yassierli, proses penetapan lembaga pengelola masih panjang karena rincian aturan teknis harus disusun lebih dulu melalui partisipasi bermakna bersama pekerja dan pengusaha, termasuk Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
0 Komentar