Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong penguatan norma hak asasi manusia dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM serta menyiapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan langkah tersebut saat merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat secara daring di Jakarta, Selasa (17/11).
Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM disiapkan untuk memberikan kewenangan penjatuhan sanksi tegas, termasuk penutupan perusahaan yang terbukti melanggar HAM dan merusak lingkungan. Pigai mengungkapkan bahwa draf perpres tersebut saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan.
Pencantuman norma hak asasi manusia dan lingkungan dalam revisi perundang-undangan merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992. Melalui revisi UU HAM ini, pemerintah berupaya memperkuat sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida seperti kasus Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.
Sementara menunggu pengesahan perpres, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Koordinasi ini dijalankan untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
0 Komentar