Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, mengatakan majelis juga menyatakan perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela.
Menurut Viva, Polri menghadirkan sembilan saksi dalam sidang itu, termasuk saksi meringankan bernama Saudari DR atas izin Ketua KKEP dan permintaan terduga pelanggar. Majelis KKEP menyatakan Eko Hadi melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan menggunakan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dilansir JPNN, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, Detik melaporkan Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan Eko juga menyampaikan penyesalan dan meminta maaf.
Mengutip Fajar (Makassar), Eko Hadi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026). Penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka, dengan praktik itu turut menyasar elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
0 Komentar