Dilansir Antara, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memuat pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mediasi dan/atau arbitrase. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu pokok pengaturan dalam draf RUU Kadin.
Draf regulasi yang merupakan usul inisiatif DPR RI itu terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. Menurut Adisatrya, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mendesak dilakukan untuk menyesuaikan kerangka hukum organisasi dengan perkembangan dunia usaha dan dinamika ekonomi modern.
Ia menyampaikan perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing membuat Kadin perlu memiliki kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif.
Selain lembaga penyelesaian sengketa bisnis, RUU Kadin juga mengatur kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan, kode etik, majelis kehormatan, serta sistem data dan informasi Kadin.
Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.








0 Komentar