Dilansir Antara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong konsumsi masyarakat. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan itu memberi ruang lebih besar bagi pekerja untuk membelanjakan pendapatannya sehingga menggerakkan pelaku usaha kecil dan sektor informal.
Dengan batas PTKP baru tersebut, pekerja berpenghasilan hingga Rp7,5 juta per bulan tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Said menyebut KSPI dan Partai Buruh telah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sejak 2025, termasuk saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas.
Said menyinggung rencana insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta pada 2027, dan menilai kenaikan PTKP lebih tepat dibandingkan mengandalkan subsidi pajak yang berpotensi dihentikan saat kebijakan berubah. Ia mengakui kenaikan PTKP berpotensi mengurangi penerimaan PPh pekerja, namun tidak otomatis mengurangi penerimaan negara secara keseluruhan.
Menurut laporan CNBC Indonesia, KSPI juga membuka ruang kompromi apabila pemerintah belum dapat memenuhi usulan angka Rp7,5 juta tersebut.
0 Komentar