Menurut laporan Republika, PDIP menyatakan tidak keberatan apabila Presiden Prabowo Subianto memilih mengajukan kader Gerindra sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). PDIP meyakini penentuan Cawapres merupakan hak Prabowo.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mempercayakan penentuan Cawapres tersebut kepada Prabowo. Deddy menyebut Prabowo berhak mengajukan siapa pun untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan Indonesia.
Sementara itu, Guntur menegaskan PDIP tidak cawe-cawe dalam penentuan Cawapres karena posisi PDIP bukan partai koalisi pendukung Prabowo. Guntur mengingatkan Prabowo agar memilih Cawapres yang memenuhi persyaratan sesuai UU Pemilu.
Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman, memberikan catatan kritis terkait menguatnya peluang kader Partai Gerindra mengisi kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Suara melaporkan, hal itu menyusul pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengenai kecenderungan partai-partai koalisi mendukung figur Gerindra. Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan mitra strategis yang memiliki kapasitas kenegaraan, bukan hanya figur yang loyal secara politik.
Mekanisme konstitusional pengisian kursi RI-2 telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam laporan Suara, presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.








0 Komentar