Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad angkat bicara menanggapi desakan publik yang memintanya meletakkan jabatan di pemerintahan, demikian laporan Radar Solo. Dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026), Raffi menyebut kelanjutan posisinya di kabinet sepenuhnya diserahkan kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Desakan tersebut menguat menyusul laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket kontrak jasa influencer dan publikasi kepada PT RANS Animasi Indonesia senilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar dari dua kementerian. Temuan itu berasal dari penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan pemerintah tahun anggaran 2023–2026 melalui portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyusul polemik anggaran publikasi endorsement Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
JPNN melaporkan Raffi menyatakan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11), bahwa tuntutan mundur tersebut sudah sekian kali muncul setiap kali ada masalah. Ia juga menyadari bahwa jabatan yang diembannya hanya sementara, tetapi berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Viva turut melaporkan Raffi menegaskan keputusan terkait kelanjutan jabatannya berada di tangan Presiden dan ia tidak memberikan keputusan secara sepihak. Raffi menyatakan akan mengikuti arahan Presiden serta memahami bahwa setiap amanah memiliki batas waktu.








0 Komentar