Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membantah telah ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP) pekerja. Pada Senin (16/11/2026), Tim Komunikasi Danantara Indonesia menegaskan lembaga tersebut belum menerima penugasan, penunjukan, maupun mandat pengelolaan dana itu, sebagaimana dilaporkan SindoNews.
Dilansir CNBC Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut membantah kabar di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada BPI Danantara. SindoNews melaporkan pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan Kemnaker tidak pernah menyebut Danantara akan menjadi pengelola DCP. Ia menjelaskan ketentuan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Republika melaporkan pernyataan Indah bahwa pemerintah memberikan toleransi waktu transisi kewajiban DCP selama dua tahun.
Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan penyediaan dana cadangan pesangon.
0 Komentar