Pemerintah Indonesia memastikan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG) pada KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah telah merampungkan penataan regulasi domestik sebelum bergabung dalam interkoneksi jaringan listrik kawasan tersebut.
Pada September 2026, Bahlil sempat menolak menandatangani kesepakatan itu meski Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota yang belum membubuhkan tanda tangan. Saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto, Bahlil menegaskan Indonesia menekankan prinsip saling menguntungkan serta meminta integrasi listrik antarnegara tetap memperhatikan regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara.
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030 untuk menghubungkan sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota. Setelah MoU berlaku, kerja sama APG dijalankan melalui sejumlah task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Menurut Suara, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yulisman meminta perdagangan listrik dilakukan dengan memastikan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan nasional terlebih dahulu.
Sementara itu, IDN Times melaporkan KTT ASEAN ke-49 juga membahas kerja sama mineral kritis dan memuat sejumlah dokumen kerja sama ketenagalistrikan.








0 Komentar