Komisi II DPR RI mendukung perubahan nomenklatur dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), lapor Media Indonesia. Dukungan terhadap penguatan peran dan transformasi kelembagaan itu bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Komisi II DPR RI menyampaikan dukungan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi.
Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027. Menurut Maruli, dukungan itu menjadi dorongan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPPDT, khususnya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli meyakini dukungan serta arahan Komisi II DPR RI akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan di wilayah tersebut. BNPPDT juga diharapkan mampu menjalankan mandat kelembagaannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.








0 Komentar