Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi hukuman mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah MA menolak kasasinya dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Viva, penolakan kasasi itu membuat perkara Nurhadi kini berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dengan putusan tersebut, vonis Nurhadi tetap lima tahun penjara. SindoNews melaporkan, putusan bernomor 10010 K/PID.SUS/2026 itu dibacakan pada Kamis (29/10/2026) oleh Ketua Majelis Soesilo, Anggota Majelis Ansori dan Suradi, serta Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam.
KPK mengapresiasi putusan MA tersebut dan melalui Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan jaksa eksekutor tidak akan menunda pelaksanaan hukuman, lapor SindoNews dan Viva. Detik menambahkan, KPK segera mengeksekusi Nurhadi dengan pidana badan dan pembayaran uang pengganti.
Sebelumnya, menurut Okezone dan SindoNews, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tingkat pertama memvonis Nurhadi bersalah dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis tersebut.








0 Komentar