Komisi VIII DPR RI menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan memperkuat landasan hukum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif. Dilansir dari Viva, kepastian hukum untuk investasi langsung tersebut menjadi benang merah pendapat Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Marwan mengatakan investasi pengelolaan keuangan haji selama ini hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional berbasis syariah. Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar haji di tengah keterbatasan kuota menyebabkan daftar tunggu calon haji dan akumulasi dana haji yang harus dikelola bertambah. Menurut dia, kondisi itu menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji agar berlangsung efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip syariah.
Menurut laporan Republika, pemerintah mengusulkan sejumlah materi muatan dalam RUU tersebut, meliputi penguatan tata kelola keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Usulan pemerintah itu juga mencakup peningkatan koordinasi antara menteri dan badan serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap BPKH.








0 Komentar