Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kerja sama lintas negara untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan internasional. Seruan itu disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026). Menurut Metro TV, dalam forum ini Indonesia menyerukan pentingnya memadukan ketegasan hukum, perlindungan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
TV One melaporkan bahwa kejahatan terhadap satwa liar telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati dunia. Dwi Januanto Nugroho menyoroti jaringan kejahatan satwa liar kini kerap memanfaatkan celah perbedaan aturan antarnegara dan beririsan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang.
Upaya memerangi kejahatan tersebut dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas investigasi, dan pertukaran informasi antarnegara untuk membongkar jaringan perdagangan ilegal hingga ke aktor yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan.
Indonesia menjadi tuan rumah bersama konferensi pada 16–20 November 2026 itu melalui kemitraan Kemenhut dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP), yang mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara. Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyebutkan wilayahnya menjadi rumah bagi beragam satwa ikonik, mulai dari rusa timor, burung endemik Pulau Lombok, hingga hiu paus di kawasan Teluk Saleh.








0 Komentar