Dilaporkan Detik, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, bertentangan dengan prinsip pelestarian. Detik juga melaporkan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti sebagian kawasan TNUK yang disebut masuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Pigai menyinggung dugaan kepentingan bisnis, sedangkan menurut Suara ia mencontohkan komodo dan cenderawasih sulit berkembang biak di luar habitat aslinya.
Wacana pemindahan sebagian badak jawa itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pada 12 November 2026 di Antalya, Turki. Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026 memasukkan perairan di sekeliling TNUK ke dalam WUP. Suara melaporkan Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mengkritisi wacana tersebut dan mengaitkannya dengan aturan perlindungan kawasan konservasi laut, serta mencatat luas TNUK mencapai 105.694,46 hektare yang terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Fajar (Makassar) melaporkan aktivis kemanusiaan Azzam Mujahid Izzulhaq menolak wacana itu dan menilai klarifikasi Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026, bahwa relokasi masih gagasan jangka panjang dan peta lampiran Kepmen ESDM tidak mencakup area daratan taman nasional, belum cukup meredam kecurigaan masyarakat. Dalam laporan media yang sama, Azzam mengungkit kematian badak jantan Musofa dua hari setelah dipindahkan sejauh 14 kilometer di dalam kawasan TNUK pada November 2025.
Data Kementerian Kehutanan pada September 2025 memperkirakan populasi badak jawa 87 hingga 100 individu dan seluruhnya masih berada di TNUK.








0 Komentar