CNN Indonesia melaporkan bahwa pemerintah mewajibkan pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon buruh kepada lembaga pengelola yang dibentuk dan nantinya ditunjuk oleh pemerintah.
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253 undang-undang itu sebagai sumber pembayaran hak akibat PHK, tetapi kewajiban penyediaannya dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola DCP tersebut.
Sementara itu, Tim Komunikasi Danantara membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.
0 Komentar